Sejumlah Lembaga Tolak PLTSa Gedebage Bandung

Posted by Bandung Aktual on August 31, 2014 | Follow @bandungaktual

Sejumlah Lembaga Tolak PLTSa Gedebage Bandung
BandungAktual.com -- Sejumlah lembaga menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis insinerator (mesin pembakar) yang rencananya akan dibangun tepat di samping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) Gedebage Kota Bandung.

Mereka meminta Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, untuk mengkaji ulang proyek pembangunan pabrik sampah yang dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian ketimbang keuntungan tersebut.

Seperti diberitakan Kompas.com, Penolakan itu disampaikan dalam Pemaparan Rekomendasi kepada Wali Kota Bandung terkait rencana proyek PLTSa & Kontroversi Teknologi Incinerator di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jalan Viaduct, Kota Bandung, Minggu (31/8/2014). 

Sejumlah lembaga tersebut antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yayasan Pengembangan Biosains dan Bio Teknologi (YPBB), Komunitas Griya Cempaka Arum, Indonesia Toxics-Free Network, Aktivis Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Generation Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum-Bandung, dan peneliti lingkungan hidup.

Menurut Direktur YPBB, David Sutasurya, masih banyak cara lain menghasilkan listrik selain menggunakan insinerator. Ia menegaskan, proyek PLTSa cuma trik penjualan global inecerator yang sudah tidak laku lagi di negara maju. "Dan ini bukan teknologi berwawasan lingkungan," ujar David dalam paparannya.

David menambahkan, Wali Kota Bandung perlu menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dini terhadap proyek PLTSa yang berisiko tinggi dan masih mengandung banyak kontroversi.

"Nantinya malah akan menimbulkan multi krisis di Kota Bandung. Kebijakan proyek PLTSa ini masih bermasalah dalam konteks hukum, finansial, sosial, teknis dan lingkungan," ujar dia.

Koordintaor Indonesia Toxic Free Network, Yuyun Ismawati, menambahkan, biaya pembangkit listrik menggunakan ineserator (PLTSa) lebih mahal ketimbang dengan teknologi lain seperti menggunakan tenaga surya, air bahkan geothermal.

Dikemukakan, pengawasan operasional PLTSa berbasis iniserator sangat berkaitan dengan kesehatan. Menurut Yuyun, pembakaran sampah untuk menghasilkan tenaga listrik dari PLTSa harus diatas 1000 derajat celsius. Di bawah angka tersebut, zat beracun hasil pembakaran berupa dioksin yang lepas ke udara kadarnya akan semakin tinggi dan semakin mengancam kesehatan masyarakat. Hal ini dapat memicu terjadinya berbagai macam jenis kanker.

Selain itu, setelah diteliti, bukan sampah yang akan menghasilkan listrik. Dia menjelaskan, untuk membakar sampah hingga mencapai suhu 1000 derajat celsius perlu bahan bakar seperti solar atau batu bara. 

"Secanggih apa pun teknologi ineserator pasti menghasilkan dioksin. 0,1 nanogram per meter kubik dioksin. itu standar internasional dioksin yang boleh dihasilkan. Perlu teknologi tinggi," jelasnya.

Yuyun mengingatkan, pembangunan PLTSa bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. "Dalam pasal 29 tidak boleh membakar sampah karena sampah di Indonesia itu kebanyakan sampah basah dan tidak cocok dibakar," ujar dia.

Empat Rekomendasi 
Gabungan masyarakat sipil tersebut mengajukan empat poin rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung terkait PLTSa:

1. Melakukan kajian ulang secara menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh aspek rencana pembangunan PLTSa oleh tim ahli yang independen dan beranggotakan orang-orang dengan track record yang terbukti di bidangnya masing-masing.

2. Memastikan sudah ada arahan nasional yang legal mengenai iniserator, dan bahwa arahan arahan itu telah ditetapkan pada desain teknis detail proyek, termasuk konsekuensi biaya investasi dan operation and maintenance PLTSa.

3. Memastikan kebijakan dan strategis pengelolaan sampah kota dan masterplan persampahan Kota Bandung diselesaikan dengan kualitas tinggi dan mengacu pada kebijakan strategi nasional, sebelum proyek besar dan berisiko tinggi seperti PLTSa dijalankan.

4.Bersamaan dengan semua langkah di atas, menyiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengantisipasi tuntutan dari pemenang tender, salah satunya dengan menjajaki kemungkinan upaya mediasi oleh fasilitator dari Pusat Mediasi Nasional.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, menegaskan, dengan segala sisi negatifnya, Walhi Jawa Barat secara tegas menolak pembangunan PLTSa. "Walhi secara tegas meminta Wali Kota Bandung membatalkan pembangunan PLTSa," ujarnya.*

» Hatur Nuhun sudah baca Sejumlah Lembaga Tolak PLTSa Gedebage Bandung

Previous
« Prev Post

0 Response to "Sejumlah Lembaga Tolak PLTSa Gedebage Bandung"