Pemkot Bandung: Ormas Boleh Minta THR, Tapi Jangan Maksa

Bandung Aktual   June 4, 2018   Follow @bandungaktual
Pemkot Bandung: Ormas Boleh Minta THR, Tapi Jangan Maksa
Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, M Solihin, membolehkan organisasi masyarakat (ormas) di Kota Bandung mengajukan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada instansi pemerintah di lingkungan Pemkot Bandung dengan syarat tidak memaksa.

"Boleh saja mengajukan permohonan THR, selama tidak mengintimidasi, tidak melakukan penekanan, dan selama yang dimohonkan itu punya dana memberikan THR," kata Solihin, Senin (4/6/2018).

"Jangan memaksa jangan mengintimidasi. Kalau ada pemaksaan dari pemohon, pihak kepolisian menyatakan laporkan untuk di tindak lanjuti, karena itu mengancam juga," tegasnya dikutip Sindonews.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung mengimbau ormas untuk tidak meminta uang THR kepada pengusaha, dinas, dan warga. 

"Kalau bisa tidak meminta atau pengajukan proposal untuk itu (THR) ya," kata Solihin, Kamis (31/5/2018).

Solihin khawatir, jika para pengusaha mendapat tekanan terutama yang berkaitan dengan keuangan, akan berdampak pada kondisi ekonomi di Kota Bandung "Kami berharap itu tidak terjadi di Kota Bandung," katanya.

Solihin mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung untuk membina seluruh ormas di Kota Bandung.

Warisan Kolonial

Beredarnya surat permintaan THR oleh Ormas sudah ada sejak zaman kerajaan. Namun, dulu dikenal dengan "upeti".

Menurut Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Ricardi Adnan, tradisi itu seakan tetap dipertahankan hingga saat ini dan justru dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman.

"Budaya meminta atau memeras dengan dalih uang dengar atau uang keamanan atau uang jago merupakan tradisi upeti dari masa kerajaan masa lalu yang terus dikembangkan pada masa kolonial," ujarnya kepada Okezone, Rabu (30/5/2018).

Sejak merdeka Indonesia, kata Ricardi, tidak ada upaya untuk menghilangkan tradisi yang dianggap tidak positif itu. Tetapi, menurutnya, malah sebaliknya, hal itu terus berlangsung dan seakan sengaja dikembangkan dalam berbagai bentuk dan varian yang semakin canggih.

"Salah satu bentuk dari bargaining position adalah dengan meminta upeti atau uang keamanan atau pun uang THR. Mulai dari level individu (jagoan kampung), hingga level kelompok baik berupa ormas, parpol, kelompok-kelompok profesi mempraktikan budaya tersebut," papar dia.

Di sisi lain, menurut Ricardi, pemerintah juga seakan abai bahkan cenderung membiarkan budaya itu berkembang. Pasalnya, hal itu disebut sebagai bentuk pertimbangan untuk keamanan politis.

"Canggihnya budaya ini yg dapat masuk pada berbagai celah hukum. Karena dalam anggaran seringkali muncul istilah Bina Lingkungan dan di dalam corporasi ada pula dana CSR, dan lain-lain," katanya.*

» Hatur Nuhun sudah baca Pemkot Bandung: Ormas Boleh Minta THR, Tapi Jangan Maksa

Previous
« Prev Post

0 Response to "Pemkot Bandung: Ormas Boleh Minta THR, Tapi Jangan Maksa"