Pj Gubernur Jabar Iriawan Takkan Dongkrak Elektabilitas Hasanah di Pilgub Jabar 2018

Pj Gubernur Jabar Iriawan Takkan Dongkrak Elektabilitas Hasanah di Pilgub Jabar 2018
Pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochammad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dinilai melanggar Undang Undang (UU).

Iriawan juga dinilai tidak akan mampu  mendongkrak elektabilitas pasangan T.B. Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) di Pilgub Jabar 2018 karena rendahnya popularitas Hasanah. Dalam survei-survei selama ini, Hasanah tidak beranjak dari posisi 3 dan 4 atau terendah.

Penunjukan Iriawan dinilai sebagai upaya pemerintah pusat yang dikendalikan PDIP untuk pemenangan pasangan Hasanah yang diusung PDIP di Pilgub Jabar. Anton tak lain merupakan eks Kapolda Jabar.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, dilantiknya Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menimbulkan kontroversi di tengah kondisi politik yang sudah dalam kondisi tenang.

“Politik di Jabar yang tadinya sebetulnya sudah tenang menimbulkan isu atau kontroversi baru. Tapi buat saya kontroversinya bukan pada konteks pemilih tapi pada elite politik,” kata Qodari dikutip laman Kabar 24, Rabu (20/6/2018).

Diangkatnya Iriawan menjadi Pjs Gubernur Jabar menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar tiga undang-undang. 

Pertama, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 3 menyebutkan, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 210 ayat 10 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tapi berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Menurut Qodari, akan sangat sulit bagi Iriawan mengangkat elektabilitas pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan yang memang rendah.

“Dan kalau dikaitkan dengan elektabilitas agak sulit. Katakanlah selama ini Iriawan dikaitkan dengan pasangan Hasanah [Hasanuddin-Anton Charliyan]. Hasanah itu posisinya di bawah dalam waktu hanya satu pekan agak sulit itu untuk seorang plt gubernur bisa meningkatkan suara,” tuturnya.

Dari hasil survei pihaknya, di Jawa Barat pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu0 memiliki elektabilitas tertinggi mencapai 36,9%. Disusul 30,1% untuk pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM).

Elektabilitas Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) masih sangat rendah dengan masing-masing 6,1% dan 5%.

“Kalau mau dibandingkan yang menarik adalah bagaimana Ahmad Heryawan yang berkampanye untuk pasangan Asyik [Sudrajat-Ahmad Syaikhu]. Fotonya dipakai termasuk Prabowo ternyata dalam waktu sekitar 6 bulan selama kampanye belum cukup menaikan suara pasangan Asyik. Enam bulan saja enggak cukup apa lagi satu minggu,” terangnya.

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah penunjukkan Iriawan melanggar aturan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar sudah sesuai aturan.

Sebelum pelantikan, Bahtiar mengaku sudah melihat dulu dasar hukumnya. Ia pun menyebut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

"Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bahtiar saat ditemui di Gedung Merdeka Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018, seperti dilansir PRFMnews.*

Related Posts

Show comments
Hide comments

0 Response to "Pj Gubernur Jabar Iriawan Takkan Dongkrak Elektabilitas Hasanah di Pilgub Jabar 2018"

Post a Comment